SUBANG – Isu gurita korupsi di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang kembali memanas dan siap diledakkan ke permukaan. Aliansi masyarakat sipil yang dimotori oleh Sekretaris Umum LSM Bhineka Subang, A. Suryadi, bersama jajarannya, secara lantang menyatakan perang terbuka melawan para oknum pejabat dan "mafia proyek" yang telah lama menggerogoti anggaran pendidikan. (24/09/2026).
LSM Bhineka menjadwalkan aksi unjuk rasa (UNRAS) besar-besaran yang akan mengepung sejumlah titik rawan instansi. Aksi ini dipicu oleh amburadulnya program Revitalisasi Sekolah, yang dituding bukan lagi demi memajukan mutu pendidikan, melainkan murni dijadikan objek bancakan dan ladang korupsi oleh para oknum Dinas Pendidikan dan oknum Dewan Pendidikan.
Kepala Sekolah Jadi 'Bumper' dan Korban Pemerasan
Praktik kotor ini dinilai sangat kejam karena mengorbankan para Kepala Sekolah SDN dan PAUD di garis depan. Menurut informasi yang dihimpun, para kepala sekolah dipaksa menerima proyek yang sudah dikondisikan oleh para mafia anggaran. Namun nahas, saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun melakukan audit, borok proyek semrawut ini pun terbongkar.
Akibatnya, para kepala sekolah yang tidak tahu apa-apa dipaksa menelan pil pahit. Mereka diwajibkan membayar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan mengembalikan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah menggunakan kantong pribadi. Sementara itu, para oknum dinas yang menikmati aliran dana "fee" haram tersebut justru melenggang bebas tanpa tersentuh hukum.
Pengawasan Mandul, Pemerintah Tutup Mata?
"Ini adalah kejahatan sistemik! Keterlibatan oknum internal dinas hingga Dewan Pendidikan membuat fungsi pengawasan pemerintah daerah mandul total. Mereka sengaja menciptakan celah agar anggaran mudah dirampok, lalu kepala sekolah dijadikan tumbal untuk cuci tangan," tegas kubu LSM Bhineka dengan geram.
Aksi UNRAS yang akan digelar dalam waktu dekat ini dipastikan akan membawa tuntutan radikal:
Bersihkan Disdikbud Subang dari para mafia proyek dan makelar anggaran.
Seret aktor intelektual di balik intervensi proyek sekolah ke ranah hukum (APH).
Hentikan kriminalisasi dan pemerasan terselubung terhadap para Kepala Sekolah SDN/PAUD.
Gelombang perlawanan ini diprediksi akan mengguncang publik Subang. Masyarakat menuntut Kejaksaan Negeri Subang dan Polres Subang tidak tinggal diam dan segera menangkap dalang di balik mega skandal manipulasi proyek revitalisasi ini sebelum dunia pendidikan Subang hancur total.
Reporter. : Ujang Suryana
0 Komentar