KARAWANG — Keluhan warga Poponcol terkait persoalan banjir akhirnya mendapat tindak lanjut. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi saluran air yang dikeluhkan warga dan diduga berpengaruh terhadap kelancaran aliran air di kawasan tersebut.
Peninjauan dilakukan pada Kamis (8/10/2026), dengan didampingi jajaran Polsek Kota Karawang. Tim Dinas PUPR bersama pihak terkait melihat langsung kondisi saluran, termasuk perubahan ukuran saluran yang selama ini menjadi sorotan masyarakat.
Warga menyebut saluran yang sebelumnya berukuran besar kini mengalami penyempitan. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengurangi kapasitas aliran air, terutama ketika debit air meningkat pada musim penghujan.
“Saluran yang tadinya ada, sekarang sudah tidak seperti sebelumnya. Kalau banjir, di sini bisa sampai sebulan lebih,” keluh salah seorang warga.
Bukan hanya soal ukuran, warga juga mempertanyakan bagaimana saluran tersebut akan dibersihkan jika kondisinya semakin sempit.
“Gimana mau dibersihkan kalau salurannya saja sempit? Jangan sampai warga nanti hanya diminta bersabar, sementara persoalan di lapangan tidak pernah benar-benar diselesaikan,” ujar warga.
Menurut warga, persoalan tersebut sudah terlalu lama dirasakan. Karena itu, mereka meminta pemerintah dan pihak perusahaan tidak sekadar datang melihat kondisi lapangan, kemudian persoalan kembali berlarut-larut.
“Jangan sampai setiap hujan warga kebanjiran, setelah itu baru ada pengecekan. Kami tidak butuh sekadar datang dan melihat. Yang kami butuhkan solusi nyata,” tegas warga.
Usai melakukan pengecekan lapangan, pembahasan dilanjutkan melalui musyawarah bersama warga di salah satu masjid di lingkungan Poponcol.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Dinas PUPR yang mewakili Kepala Dinas PUPR Karawang Fahmi Ardiansyah, pihak PT Astakona, Kapolsek Kota Karawang Hasanudin, Kepala Kelurahan Karawang Kulon Muhamad Husni, Bhabinkamtibmas Ali Mardi, Ketua Binataruna Poponcol Bersatu Iwan Hermawan, Ketua RT, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.
Dalam musyawarah, persoalan kapasitas dan kondisi saluran menjadi salah satu pembahasan utama. Warga meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada forum dialog, tetapi segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
Salah satu rencana yang dibahas adalah pembangunan saluran oleh PT Astakona dengan ukuran sekitar dua meter. Namun, sebelum pekerjaan dilakukan, tim teknis bersama Dinas PUPR akan terlebih dahulu melakukan pengecekan dan pengukuran untuk memastikan kondisi serta kebutuhan teknis di lapangan.
Ketua RT 04: Jangan Sampai Saluran Dipersempit, Warga yang Menanggung Dampaknya
Ketua RT 04, Botek, mengatakan persoalan saluran telah lama menjadi keluhan warga. Menurutnya, saluran yang sebelumnya berukuran besar kini mengalami penyempitan dan kondisi tersebut diduga berkaitan dengan persoalan banjir di wilayahnya.
“Saluran yang tadinya besar sekarang menjadi kecil. Kondisi ini menimbulkan banjir, dan yang paling parah terjadi di wilayah RT 04,” ujar Botek.
Ia meminta pihak PT Astakona tidak hanya melakukan perbaikan, tetapi mengembalikan kondisi saluran seperti sebelumnya apabila hasil pengecekan teknis nantinya menunjukkan kapasitas saluran memang tidak memadai.
“PT Astakona harus bongkar lagi. Yang tadinya saluran besar, ya harus besar. Jangan malah diperkecil, karena ini justru mengakibatkan banjir,” tegasnya.
Menurut Botek, jangan sampai persoalan teknis pembangunan justru membuat masyarakat yang berada di sekitar lokasi menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya.
“Yang tinggal di sini warga. Yang merasakan banjir juga warga. Jadi jangan sampai keputusan pembangunan dibuat, tetapi ketika dampaknya muncul, warga yang harus menanggung,” katanya.
Kapolsek: Musyawarah Harus Menghasilkan Solusi
Kapolsek Kota Karawang Hasanudin berharap pertemuan antara warga, pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait dapat menghasilkan solusi yang benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini dapat menghasilkan yang terbaik untuk warga,” ujarnya.
Ketua Binataruna: Jangan Hanya Janji, Warga Menunggu Bukti
Ketua Binataruna Poponcol Bersatu, Iwan Hermawan alias Aby, menegaskan bahwa warga pada prinsipnya menginginkan kondisi saluran dikembalikan seperti sebelumnya, dengan kapasitas yang dinilai lebih memadai.
Menurut Iwan, perubahan kondisi saluran tersebut menjadi perhatian warga karena kawasan Poponcol menghadapi persoalan genangan dan banjir ketika debit air meningkat.
“Yang tadinya salurannya ada dan besar, sekarang menjadi kecil,” tegas Iwan.
Ia juga menyinggung pernyataan pihak kontraktor sebelumnya yang menyebut perubahan kondisi saluran hanya bersifat sementara. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan hingga kini masih menunjukkan adanya penyempitan.
“Kontraktor juga bilang ini sementara, tetapi sekarang malah kecil,” pungkasnya.
Iwan menegaskan, warga kini tidak ingin lagi hanya mendengar penjelasan atau janji bahwa persoalan tersebut akan ditangani.
“Warga sudah terlalu sering mendengar kata ‘sementara’. Sekarang yang ditunggu bukan lagi janji, tetapi bukti. Kalau memang sementara, tunjukkan kapan dikembalikan. Kalau memang sudah sesuai teknis, buka dan jelaskan dasarnya kepada warga,” tegasnya.
Warga: Jangan Tunggu Banjir Baru Bertindak
Nada kritik warga semakin tajam. Mereka menilai persoalan saluran tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Warga meminta Dinas PUPR melakukan pengukuran secara objektif dan transparan. Jika hasil pengukuran menunjukkan kapasitas saluran tidak mampu menampung debit air, maka harus ada tindakan nyata untuk memperbaikinya.
“Jangan sampai setelah banjir datang baru semua sibuk turun ke lapangan. Kami ingin sebelum hujan besar datang, persoalan ini sudah diselesaikan,” kata warga.
Warga juga meminta pihak terkait tidak saling melempar tanggung jawab apabila persoalan banjir kembali terjadi.
“Kalau salurannya memang bermasalah, ya perbaiki. Jangan sampai warga terus yang jadi korban, sementara pihak-pihak terkait hanya rapat dan rapat. Kami sudah capek dengan persoalan yang tidak kunjung selesai,” ujar warga dengan nada kecewa.
Warga Tunggu Pembuktian di Lapangan
Warga berharap hasil musyawarah tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas. Mereka meminta adanya tindak lanjut berupa pengecekan teknis, pengukuran, dan penanganan saluran berdasarkan kebutuhan kapasitas aliran air di kawasan Poponcol.
Pembahasan lanjutan dijadwalkan pada Kamis pekan depan untuk membahas hasil pengukuran sekaligus teknis penanganan saluran.
Bagi warga, persoalan tersebut bukan semata menyangkut ukuran saluran, melainkan berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan lingkungan ketika debit air meningkat.
Kini, tindak lanjut Dinas PUPR dan PT Astakona menjadi perhatian warga Poponcol. Hasil pengecekan dan pengukuran teknis nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian apakah kondisi saluran memang membutuhkan perubahan kapasitas serta langkah penanganan untuk mengurangi risiko banjir.
Warga pun menunggu pembuktian di lapangan agar persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan tidak kembali menjadi masalah berulang, apalagi menghadapi musim penghujan.
Bagi warga Poponcol, persoalannya sederhana: kalau saluran memang harus besar, jangan diperkecil. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Dan kalau sudah berjanji, buktikan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar ukuran saluran, tetapi rumah, aktivitas, dan keselamatan warga setiap kali hujan deras datang.
(Karnata)
0 Komentar