KENDARI, 9 NOVEMBER 2026 – Kasus dugaan skandal peredaran rokok tanpa pita cukai resmi (rokok polos) asal Cina di lingkungan industri pertambangan Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) secara tegas menyatakan sikap akan melaporkan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) kepada aparat penegak hukum dan menuntut pemeriksaan terhadap pucuk pimpinan perusahaan tersebut atas dugaan pembiaran komoditas tanpa cukai.
Rencana pelaporan ini dipicu oleh adanya informasi mengenai meluasnya dugaan peredaran produk tembakau bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang (娇子 宽窄 五粮浓香) di kawasan smelter PT VDNI yang berlokasi di Morosi, Kabupaten Konawe. Rokok premium asal Tiongkok tersebut disinyalir sama sekali tidak memiliki pita cukai resmi Republik Indonesia maupun Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) yang diwajibkan oleh undang-undang nasional.
Dugaan peredaran rokok ilegal di dalam area industri strategis ini dinilai sebagai bentuk tindakan yang berpotensi mencederai kedaulatan hukum dan diduga merugikan pendapatan negara.
Ketua Komisi atau Fungsionaris PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya dugaan pembiaran terhadap komoditas tanpa izin resmi yang disinyalir beredar di lingkungan korporasi asing.
"Kami dari PB HMI MPO akan segera melayangkan laporan resmi. Ini bukan lagi sekadar masalah administratif, melainkan adanya dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang diduga terjadi secara terstruktur. Hukum di Indonesia tidak boleh tunduk oleh kekuatan investasi asing," tegas Indra Dapa Saranani dalam keterangannya, Senin (9/11).
Menyikapi urgensi kasus ini, elemen gerakan bersama PB HMI MPO menyampaikan sejumlah poin tuntutan utama:
1. Mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara untuk segera memanggil dan memeriksa Direktur Utama PT VDNI terkait tanggung jawab hukum atas dugaan masuk dan beredarnya produk tembakau tanpa izin bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang di area konsesi perusahaan.
2. Meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui KPPBC TMP C Kendari untuk bertindak responsif melakukan investigasi lapangan (sweeping) di mess pekerja serta pergudangan, guna mengamankan serta menyita seluruh barang bukti rokok polos yang diduga ilegal tersebut.
3. Menantang Transparansi Manajemen PT VDNI untuk membuka jalur masuk logistik mereka ke publik, guna membuktikan apakah rokok tanpa cukai tersebut diduga diselundupkan bersama material proyek atau melalui jalur masuk lainnya.
4. Menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperketat pengawasan terhadap fasilitas dan regulasi internal terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di PT VDNI agar selaras dengan aturan hukum yang berlaku di dalam negeri.
PB HMI MPO menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret berupa pemanggilan Direktur Utama PT VDNI oleh Kejati Sultra atau tindakan tegas penertiban dari Bea Cukai, mereka akan menggalang massa aksi dalam skala besar guna mengepung kantor penegak hukum setempat demi menegakkan supremasi hukum di Bumi Anoa.
Red
0 Komentar