KABUPATEN BEKASI – Proyek rekonstruksi Jalan Jarakosta–Kobak Rante, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, dengan nilai kontrak mencapai Rp2.689.458.371 dari APBD Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan serius. Hasil pengujian ketebalan beton menggunakan metode core drill disebut mencapai rata-rata sekitar 30,3 sentimeter, sementara spesifikasi ketebalan pekerjaan yang disampaikan pihak dinas berada pada angka 25 sentimeter.
Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa hasil pengeboran beton jauh lebih tebal dibandingkan ukuran bekisting yang terlihat di lapangan? Apakah ketebalan pengecoran benar-benar merata atau terdapat perbedaan pada setiap titik pekerjaan?
Sorotan tidak berhenti pada ketebalan. Kondisi fisik beton yang ditemukan mengalami retakan di sejumlah bagian, bahkan terlihat hingga sisi kanan dan kiri badan jalan, serta permukaan beton yang mengeluarkan serbuk atau tampak berdebu ketika diamati, turut menjadi perhatian.
Proyek yang dikerjakan CV Bintang Jaya berdasarkan SPK Nomor 000.3.3/388/SPK/PJL-DSDABMBK/APBD/2026 tersebut memiliki masa pelaksanaan 90 hari kalender, mulai 1 Oktober hingga 30 Desember 2026.
Kabid DSDABMBK: Kelebihan Ketebalan Tidak Dibayar
Saat dikonfirmasi awak media, Kabid DSDABMBK Kabupaten Bekasi, Dede Chairul, membenarkan bahwa pengambilan sampel core drill telah dilakukan pada bagian pinggir dan tengah jalan.
"Tadi kita sudah coba ambil pinggir dan tengah. Kami curiga sebelumnya itu bekas tapak ban, makanya kita ambil pinggir dan tengah. Hasilnya sama. Kita syaratkan hasilnya 25, yang dibayar 25,5. Kalau lebih, itu pemborosan, lebihnya tidak dibayar. Tadi tebal core drill 30,5," ungkap Dede Chairul.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan mengenai dasar perhitungan volume dan pembayaran pekerjaan. Jika hasil pengeboran mencapai sekitar 30,5 sentimeter, sementara ketebalan yang menjadi acuan pembayaran 25,5 sentimeter, bagaimana dinas memastikan seluruh titik pekerjaan memenuhi spesifikasi dan tidak terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan?
Dede juga menjelaskan bahwa sampel beton telah dibawa ke laboratorium untuk diuji mutunya. Hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 28 hari.
Mengenai retakan beton, ia menyebut kondisi tersebut masih tergolong wajar karena beton dapat mengalami pergerakan. Adapun permukaan beton yang terlihat mengeluarkan serbuk atau berdebu diduga berkaitan dengan penguapan semen dan kurang maksimalnya proses penggosokan atau finishing.
Ia menegaskan, apabila hasil laboratorium menunjukkan mutu beton tidak memenuhi persyaratan, pihak dinas akan melakukan evaluasi dan memperhitungkan pemotongan pembayaran.
Ahmad Syarifudin: Jangan Hanya Terpaku pada Angka Ketebalan
Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menilai hasil pengujian tersebut harus dibuka secara transparan. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang tidak boleh dianggap sepele, terutama perbedaan antara hasil core drill dan ukuran bekisting di lapangan.
"Kalau kita melihat hasil core drill rata-rata sekitar 30,3 sentimeter, sementara papan bekisting yang terlihat sekitar 25 sentimeter, tentu ini menjadi pertanyaan. Ada apa dengan perbedaan tersebut? Apakah ketebalan pengecoran tidak merata? Ini harus dijelaskan secara teknis dan terbuka," tegas Ahmad.
Ia juga mempertanyakan kondisi beton yang terlihat mengalami retakan hingga sisi kanan dan kiri badan jalan.
"Jangan hanya berbicara ketebalan. Mutu beton juga harus dibuktikan. Saya melihat banyak bagian yang retak dan permukaan beton terlihat ngebul atau mengeluarkan serbuk. Secara visual, kondisi ini patut menjadi perhatian serius. Namun, kami tetap menunggu hasil laboratorium untuk memastikan kualitas sebenarnya," ujarnya.
Ahmad juga menyoroti penjelasan pihak dinas yang menduga kondisi permukaan beton disebabkan kesalahan teknis pekerja.
Menurutnya, apabila persoalannya memang terletak pada teknik pengerjaan, perlu ada evaluasi terhadap pelaksana, pengawas, serta pengendalian mutu pekerjaan. Sebab, tanggung jawab proyek tidak semata-mata berada pada pekerja di lapangan.
"Kalau memang kesalahan teknis pekerja, lalu bagaimana fungsi pengawasan selama proses pengecoran? Siapa yang memastikan komposisi material, proses pengadukan, pengecoran, pemadatan, hingga finishing berjalan sesuai spesifikasi? Jangan sampai semua persoalan hanya dibebankan kepada pekerja," tandasnya.
Rp2,68 Miliar Uang Negara, Pengawasan Tidak Boleh Sekadar Formalitas
Dengan nilai kontrak mencapai Rp2,68 miliar, kualitas pekerjaan seharusnya menjadi perhatian utama. Ketebalan beton bukan satu-satunya indikator keberhasilan konstruksi. Mutu beton, keseragaman hasil pengecoran, kondisi retakan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen kontrak juga harus diperiksa.
AKPERSI Jawa Barat meminta DSDABMBK Kabupaten Bekasi membuka hasil pengujian core drill secara terperinci, termasuk jumlah titik pengambilan sampel, lokasi pengeboran, ketebalan setiap sampel, serta hasil uji laboratorium.
Dinas juga perlu menjelaskan dasar teknis pembayaran ketebalan 25,5 sentimeter, mekanisme evaluasi apabila terdapat kelebihan volume, dan tindakan yang akan dilakukan apabila mutu beton tidak memenuhi persyaratan.
Pertanyaan lainnya adalah apakah retakan yang terlihat hanya merupakan retak permukaan atau telah mencapai bagian struktur beton. Pemeriksaan teknis diperlukan agar persoalan tersebut tidak sekadar dijawab dengan asumsi bahwa beton memang dapat bergerak.
"Jangan sampai proyek terlihat tebal, tetapi kualitasnya justru menyisakan persoalan. Kami tidak ingin menuduh siapa pun, tetapi pekerjaan yang menggunakan uang rakyat wajib diuji dan dipertanggungjawabkan. Kalau hasil laboratorium bagus, sampaikan kepada publik. Kalau tidak memenuhi standar, harus ada tindakan nyata, bukan sekadar janji pemotongan pembayaran," tegas Ahmad Syarifudin.
Kini, hasil laboratorium menjadi salah satu dokumen penting yang ditunggu untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut. Namun, transparansi tidak seharusnya berhenti pada hasil uji beton. Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan senilai miliaran rupiah itu benar-benar dilaksanakan sesuai spesifikasi, diawasi secara profesional, dan menghasilkan jalan yang layak serta tahan lama.
Akpersi akan terus mengawal persoalan ini dan meminta penjelasan lanjutan dari DSDABMBK Kabupaten Bekasi hingga hasil pengujian laboratorium diumumkan.
Red
0 Komentar