KARAWANG – Rendahnya serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Karawang menjadi sorotan DPRD. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Karawang, Nathala Sumedha, meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja sejumlah dinas yang realisasi anggarannya masih rendah.
Hal tersebut disampaikan Nathala dalam rapat paripurna DPRD Karawang saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Nathala mengungkapkan, hingga akhir September 2026, terdapat lima dinas besar yang realisasi anggarannya masih berada di bawah 40 persen. Padahal, OPD tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“Realisasi sampai mendekati akhir September, lima dinas besar rata-rata di bawah 40 persen,” kata Nathala.
Dua OPD yang menjadi sorotan utama, kata Nathala, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran tersebut tidak bisa dibiarkan karena berpotensi berdampak langsung terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Nathala menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan angka serapan anggaran, tetapi juga perlu dilihat dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan pola kerja di internal OPD.
Ia mempertanyakan pola penyerapan anggaran yang cenderung lambat pada awal hingga pertengahan tahun, kemudian dikejar secara besar-besaran menjelang akhir tahun.
“Jangan sampai tujuh-delapan bulan bekerja realisasinya di bawah 40 persen, tapi tiga bulan terakhir bisa langsung di atas 90 persen. Ini yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Soroti Tunda Bayar
Selain rendahnya serapan anggaran, Nathala juga menyoroti persoalan tunda bayar yang menurutnya kerap muncul dalam setiap pembahasan Perubahan APBD.
Ia mengapresiasi perhatian Bupati Karawang terhadap persoalan tersebut. Namun, Nathala berharap pemerintah daerah mengambil langkah konkret agar tunda bayar tidak menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahun.
“Kami mendukung Pak Bupati, kami partai koalisi. Tapi kami tidak mau setiap perubahan APBD selalu muncul tunda bayar. Jangan sampai jadi TBC,” ucapnya.
Evaluasi Kedisiplinan ASN
Nathala juga mengapresiasi langkah Bupati Karawang yang aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor dinas untuk mengecek kehadiran aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, sidak penting dilakukan untuk memastikan ASN tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ia bahkan meminta evaluasi kedisiplinan ASN juga diterapkan dalam agenda rapat paripurna DPRD. Pasalnya, Nathala masih melihat adanya sejumlah kursi yang kosong ketika rapat berlangsung.
“Keberadaan ASN itu harus benar-benar kerja. Tolong dievaluasi, hari ini saja masih banyak yang kosong di paripurna,” katanya.
Nathala menegaskan, kritik tersebut bukan semata-mata ditujukan kepada pemerintahan saat ini. Ia mengatakan, persoalan kedisiplinan ASN dalam menghadiri rapat paripurna sudah beberapa kali disampaikannya sejak pemerintahan Bupati Karawang sebelumnya.
“Ini bukan baru sekarang saya kritik. Dari zaman Teh Cellica juga saya sudah ingatkan, kenapa rapat paripurna yang waktunya sudah jelas, mereka tidak hadir,” pungkasny
Karnata
0 Komentar